Bandar Lampung – Perwakilan driver ojek online yang menggelar aksi demonstrasi dibawah guyuran hujan akhirnya menggelar audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat komisi, Kamis (8/9/2022). Lewat kesempatan itu DPRD Provinsi Lampung, menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan driver ojek online.
Ketua Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspol) Provinsi Lampung, Miftahul Huda, mengungkapkan jika setidaknya terdapat empat aspirasi yang ia sampaikan untuk dapat diberikan solusi kedepannya.
“Namun yang pasti aspirasi yang kami sampaikan adalah menolak kenaikan harga BBM subsidi yang sangat memberatkan. Karena BBM adalah modal utama bagi kami dalam mencari rezeki sebagai pengemudi transportasi online,” katanya.
Selain itu ia juga meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat memberikan subsidi dalam pembelian BBM bagi pengemudi transportasi online dengan mekanisme yang tepat sasaran.
“Kami juga minta adanya pemerintah menetapkan tarif dan kuota driver transportasi online yang dapat ditetapkan di daerah masing-masing. Bukan ditetapkan sepihak oleh Kementerian Perhubungan dengan sistem zonasi yang cenderung mengabaikan kondisi daerah,” tergasnya.
Kemudian tuntutan terakhir yang disampaikan ialah meminta kepada pemerintah agar dapat menetapkan batas biaya aplikasi potongan maksimal 10 persen dan tidak ditambah lagi dengan biaya lainnya yang membebani konsumen.
“Lampung ini kan masuk zona 1 dengan tarif mininal Rp7.500. Tapi yang ditagih bisa mencapai Rp15.000 ke konsumen dan ini memberatkan konsumen. Dana ini diambil untuk biaya apliaksi,” kata dia.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, mengungkapkan jika aspirasi yang disampaikan oleh para driver ojek online akan segera ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bersama.
“Apa yang menjadi masukan akan menjadi perhatian serius bagi kami, jadi ini serius bukan hanya basa basi. Jangan sampai ada persoalan yang di ributkan sementara solusi nya tidak ada. Mari sama-sama kita jaga kondusifitas daerah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Mingrum juga meminta kepada aparat TNI dan Polri untuk memberantas oknum yang menyalahgunakan kenaikan BBM bersubsidi dengan melakukan aksi penimbunan.
“Ketersediaan BBM bersubsidi ini harus tetap ada dan mencukupi. Jadi tidak ada penimbunan, siapa pun dia harus diberantas. Setelah ini OPD terkait akan berdiskusi dengan teman-teman ojek online untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi,” kata dia. (*)
Sumber : Kupastuntas.co
Tonton Video PDI Perjuangan Lampung : RAPAT KERJA DAERAH III DPD PDI PERJUANGAN LAMPUNG | POLITIK LAMPUNG LEBIH BAIK DI 2024? PASTI!!