Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta seluruh anggota dewan—khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) di wilayah terdampak bencana di Sumatra—untuk segera turun ke lapangan dan membantu proses penanganan darurat bagi masyarakat.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir. “Wakil rakyat harus hadir bersama rakyatnya ketika situasi paling membutuhkan. Kehadiran langsung sangat penting untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif dan tidak ada warga yang terlewatkan,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).
Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal langkah pemerintah dalam penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Ia menekankan bahwa keselamatan warga harus selalu menjadi prioritas tertinggi negara. “Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya,” ujarnya.
Ketua DPR RI itu juga menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban banjir dan longsor yang menimbulkan korban jiwa, memaksa puluhan ribu warga mengungsi, merusak permukiman, mengganggu pendidikan, hingga memutus akses jalan nasional. Menurutnya, bencana ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi masalah nasional yang harus ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Melihat kondisi di lapangan, Puan menilai operasi tanggap darurat perlu dilaksanakan dengan sigap dan tepat, mulai dari evakuasi warga, upaya pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan distribusi bantuan untuk wilayah yang masih terisolasi. “Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi,” kata Puan.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, dan para legislator dapat mempercepat pemulihan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak bencana. (*)