Pesawaran – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, Endro S. Yahman, meresmikan Rumah Partisipasi Publik di kantor DPC PDI Perjuangan Pesawaran, Minggu (17/8/2025).
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali, yang menegaskan posisi partai sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan.
Endro menyatakan bahwa kehadiran Rumah Partisipasi Publik merupakan bentuk nyata komitmen PDI Perjuangan dalam memperkuat demokrasi Pancasila dan memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat.
“Sebagai partai penyeimbang, kami harus aspiratif terhadap rakyat dan bersikap kritis, korektif, serta solutif terhadap kebijakan pemerintah. Rumah Partisipasi Publik adalah sarana strategis untuk itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, peluncuran rumah ini juga merupakan respon terhadap situasi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Endro menyoroti meningkatnya biaya hidup, turunnya daya beli, serta stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencerminkan potensi besar yang dimiliki Pesawaran, seperti kekayaan alam, sektor kelautan, dan pariwisata.
“Kondisi ekonomi saat ini sangat memprihatinkan. Pemerintah harus membelanjakan APBD secara efisien dan mencegah kebocoran anggaran,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, ia menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Pesawaran untuk mengawal secara ketat kerja Panitia Khusus (Pansus) PAD yang saat ini sedang berlangsung, guna memastikan optimalisasi potensi daerah.
Endro juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengambil jalan pintas dalam menambah pendapatan dengan membebani rakyat melalui kenaikan pajak atau pungutan baru.
“Kami melihat di beberapa daerah, masyarakat menolak kenaikan PBB dan pungutan lainnya karena pemerintah tidak memahami beratnya beban ekonomi saat ini. Kebijakan seperti itu harus dicegah di Pesawaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, Rumah Partisipasi Publik akan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta mengadvokasi berbagai persoalan mulai dari ekonomi, sosial, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Endro menambahkan bahwa seluruh aspirasi dari rumah partisipasi akan diperjuangkan melalui tiga pilar partai: eksekutif, legislatif, dan struktur partai.
“Rumah Partisipasi Publik bukan sekadar simbol, tetapi alat perjuangan nyata di tengah rakyat. Inilah makna sejati PDI Perjuangan sebagai partai rakyat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Endro mengkritisi praktik demokrasi yang dinilainya belum mampu mengentaskan kemiskinan meski reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade. Ia menilai partisipasi politik masyarakat masih rendah dan belum sepenuhnya sadar bahwa pilihan politik sangat menentukan masa depan kehidupan mereka.
“Demokrasi harus menciptakan rakyat yang terdidik dan berdaulat atas pilihannya. Rumah Partisipasi Publik hadir untuk membangun kesadaran itu,” pungkasnya.