Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarnoputri, resmi menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030. Penunjukan tersebut diumumkan dalam struktur kepengurusan baru yang dibacakan pada Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Badung, Bali, 2 Agustus 2025.
Kepastian pengangkatan Hasto dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo. “Mas Hasto Sekjen, sudah dilantik,” ujar Ganjar, Kamis, 14 Agustus 2025.
Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan PDI Perjuangan, Puan Maharani, sempat menyebut akan ada kejutan dalam penunjukan sekjen. Namun, kejutan tersebut berujung pada penunjukan kembali sosok yang telah menjabat sejak 2015 itu.
Meski sempat dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 25 Juli 2025 terkait kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Amnesti tersebut merupakan bagian dari keputusan Presiden yang mengusulkan pengampunan terhadap 1.116 narapidana. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR telah menyetujui pemberian amnesti tersebut dalam rapat konsultasi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Pemberian persetujuan tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Hasto Kristiyanto,” ujar Dasco dalam konferensi pers di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hasto Kristiyanto sebelumnya dinyatakan bersalah karena menyediakan sebagian dana suap untuk Wahyu Setiawan, dengan tujuan meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pelantikan.
Dengan dukungan politik dari internal partai serta pemberian amnesti oleh Presiden, Hasto kembali dipercaya untuk menduduki kursi strategis Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan untuk kelima kalinya berturut-turut. (*)