Bandar Lampung — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, mengajak seluruh anggota legislatif di Lampung, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, untuk mengawal secara ketat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Kostiana, pengawalan tersebut penting untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Kostiana usai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Jalan Emir Moh Noer, Telukbetung, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026).
Kostiana yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung siap terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 bersama pemerintah daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung siap melaksanakan pembahasan anggaran murni APBD 2027 dengan harapan anggaran itu tepat sasaran. Yaitu untuk kesejahteraan rakyat, infrastruktur yang baik, hilirisasi pertanian yang optimal, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera,” ujar Kostiana.
Ia mengatakan, meski pembahasan APBD 2027 belum dimulai, prinsip keberpihakan terhadap masyarakat akan menjadi perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan dalam mengkaji setiap program dan alokasi anggaran.
“APBD 2027 belum mulai kita bahas. Dari situ nanti baru kita lihat terkait kondisinya seperti apa. Tapi pasti harus pro-rakyat. Nah, itu yang selalu kami perjuangkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Dalam penyusunan APBD 2027, Kostiana menyoroti dua sektor yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni pembangunan infrastruktur dan penguatan hilirisasi sektor pertanian.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang baik juga dinilai dapat memperlancar konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Lampung.
Sementara itu, hilirisasi pertanian diperlukan agar komoditas unggulan Lampung tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Dengan adanya pengolahan dan peningkatan nilai tambah, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat, khususnya para petani.
Kostiana menegaskan, pengawalan APBD agar berpihak kepada masyarakat tersebut sejalan dengan arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Winarti, serta instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Ini sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita harus mengawal APBD agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” ungkapnya.
Karena itu, Kostiana menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tersebar di DPRD 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk memaksimalkan fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan (oversight).
Ia menilai kedua fungsi tersebut menjadi instrumen penting bagi legislatif untuk memastikan program pemerintah daerah yang dibiayai APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
“Kita harus bersama-sama menyusun dan mengawasi agar APBD 2027 benar-benar menjadi anggaran yang prioritas untuk rakyat,” tambahnya.
Kostiana berharap proses pembahasan APBD 2027 nantinya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
“Harapannya tentu Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia maju, dan rakyat—khususnya di Provinsi Lampung—semakin sejahtera,” pungkasnya. (*)