Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan, bukan sebagai oposisi. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan 2026 yang berlangsung pada 10–12 Januari 2026.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan bahwa arahan Ketua Umum menekankan pentingnya peran partai dalam menjaga jalannya pemerintahan agar tetap berada di koridor kepentingan rakyat.
“Ketua Umum menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak berada di posisi oposisi, melainkan sebagai penyeimbang. Artinya, partai siap mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat,” ujar Yanuar, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen PDI Perjuangan dalam memperkuat demokrasi dengan cara mengawal, mengoreksi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik secara bertanggung jawab. Dukungan politik, kata Yanuar, tidak diberikan secara membabi buta, melainkan melalui sikap kritis yang konstruktif.
“Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya rakyat kecil, maka PDI Perjuangan akan menyampaikan kritik dan koreksi,” tegasnya.
Selain menegaskan posisi politik partai, Rakernas juga membahas isu-isu strategis nasional, salah satunya terkait sistem demokrasi. Megawati kembali menegaskan sikap PDI Perjuangan yang menolak wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
“Pilkada harus tetap langsung. Itu merupakan hak rakyat dan bagian dari kedaulatan demokrasi yang tidak boleh dikurangi,” kata Yanuar menyampaikan arahan Ketua Umum.
Rakernas I PDI Perjuangan 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh kader dan pengurus partai di daerah. Arahan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang konsisten memperjuangkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. (*)