Bandar Lampung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kostiana menyayangkan sikap aparatur kelurahan dan kecamatan enggan menghadiri acara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kegiatan mengusung tema “Penyediaan Ikan Sehat dan Bermutu” dalam rangka Bulan Mutu digelar di dua lokasi tepatnya di Kelurahan Panjang Selatan dan Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Sabtu (12/10/2024).
Acara ini diketahui turut dihadiri Anggota DPR RI Sudin, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Agus Suherman, Sekretaris BPPMHKP Hari Maryadi, hingga Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Siti Nurul Fahmi.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kostiana mengatakan, pihaknya selaku panitia pelakasan acara sejatinya telah mengundang aparatur kelurahan dan kecamatan mulai dari tingkat RT hingga Camat.
Namun sayangnya, aparatur kelurahan dan kecamatan di dua lokasi kegiatan tersebut memilih tidak satupun menghadiri kegiatan yang sejatinya penting, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tangkap ikan bagi warga pesisir di dua lokasi setempat.
“Undangan untuk Camat, Lurah, Kaling dan RT sudah diundang semua, tapi tidak ada yang hadir, padahal kegiatan ini penting untuk mengedukasi masyarakat setempat,” ujar politisi partai PDI Perjuangan.
Lebih lanjut Kostiana memahami, sejatinya saat ini merupakan masa tahapan kampanye Pilkada 2024, tentu, melarang aparatur kelurahan maupun kecamatan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kampanye paslon hingga partai politik (Parpol).
Meski demikian, dirinya memastikan bawah kegiatan bimbingan teknis tersebut bukan merupakan kegiatan partai politik, melainkan murni acara yang diselenggarakan oleh KKP.
“Jadi aparatur juga harus sadar, bisa membedakan antara kegiatan kampanye atau bukan, ini jelas-jelas acara kementerian yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Seiring dengan sikap aparatur kelurahan dan kecamatan ini, Kostiana menduga terdapat pihak-pihak sengaja mengintervensi dan menghalangi kehadiran aparatur tersebut untuk datang ke lokasi acara.
“Pasti ada yang mengarahkan mereka (aparatur kelurahan dan kecamatan) untuk tidak hadir, kami sangat menyayangkan sikap-sikap semacam ini. Jangan karena urusan politik, kepentingan masyarakat dikesampingkan,” tandas legislator Dapil Lampung 1 Kota Bandar Lampung tersebut. (*)