<!--CusAds0-->
<p><br><strong>Jakarta &#8211; Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyayangkan kecilnya anggaran untuk menjaga</strong> kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, utamanya Taman Nasional.</p>



<p><br>Hal tersebut diungkapkan Sudin pada saat penyelenggaraan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta pimpinan dan anggota DPD RI dalam rangka pengantar musyawarah pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://sudin.id/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-22-at-15.16.12-1024x563.jpeg" alt="" class="wp-image-999" /></figure>



<p><br>“Tadi ada salah satu pendapat yang kita cermati yaitu suatu wilayah yang luasnya lebih dari 70% itu wilayah konservasi yang harus mendapat perlakuan khusus, tapi ya perlu kita ketahui juga bahwa anggaran untuk menjaga Taman Nasional itu nilainya kecil sekali,” kata Sudin.</p>



<p><br>Dirinya merasa heran dengan pemerintah dalam melihat dan memandang minimnya anggaran untuk menjaga kawasan konversi tersebut. “Saya juga nggak tahu bagaimana caranya pemerintah, kementerian keuangan dalam melihat minimnya anggaran itu,” tambahnya.</p>



<p><br>Adapun besar anggaran yang ditetapkan untuk menjaga Taman Nasional yaitu Rp 5.500 per hektar per tahun. “Anggarannya itu untyuk satu hektar hanya 5.500 satu tahun. Secara apapun ini tidak logis,” ungkapnya.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Sudin menjelaskan, dengan adanya anggaran yang minim tersebut, pihaknya selalu mendengungkan permasalahan di setiap rapat Komisi IV DPR RI.</p>



<figure class="wp-block-image"><img src="https://sudin.id/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-22-at-15.14.27.jpeg" alt="" class="wp-image-1000" /></figure>



<p><br>“Kami setiap rapat selalu dengungkan permasalahan tersebut. Hutan lindung itu dibawah pengawasan provinsi namun yang saya tahu hampir di beberapa wilayah menempatkan anggarannya untuk melindungi itu minim sekali, hal ini nanti bisa disampaikan melalui Kemendagri,” tandasnya.</p>



<p><br>Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penyerahan Daftar Inventarsasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya kepada Komisi IV DPR RI yang diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.</p>



<p><br>Sudin berharap, dengan adanya rapat ini dapat mendapatkan hasil dengan maksud dan tujuan yang baik untuk generasi yang akan datang. <strong>(*)</strong></p>



<p><br>Tonton Video PDI Perjuangan Lampung : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=v5-Jz2QFm4w">hPeduli Korban Banjir, Baguna PDI Perjuangan Lampung Lakukan Aksos di Lampung Selatan &; Pesawaran</a></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube data-videoid="v5-Jz2QFm4w" layout="responsive" width="1000" height="563"></amp-youtube>
</div></figure>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Metro – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Metro membuka dapur umum dan membagikan…
Bandar Lampung - Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung hingga menimbulkan…
Pringsewu – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Andy Roby, menggelar kegiatan Sosialisasi…
Pringsewu - Dalam rangka memeriahkan dan mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah…
Pringsewu – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung menggelar ziarah ke makam KH. Ghalib…
Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Nuzulul Quran di…