<!--CusAds0-->
<p><br>Bandar Lampung &#8211; Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung hingga menimbulkan korban jiwa menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pengamat kebijakan publik dan lingkungan, Endro S Yahman, menilai banjir yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan daerah.</p>



<p><br>Endro yang juga mantan anggota DPR RI serta calon doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut sekaligus menyampaikan duka cita kepada keluarga korban.</p>



<p><br>“Saya ikut berdukacita kepada keluarga korban. Seharusnya kejadian seperti ini tidak perlu terjadi. Pemerintah kota memiliki BPBD yang bertugas memitigasi dan mengendalikan potensi dampak bencana banjir,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).</p>



<p><br>Menurut Endro, banjir yang terjadi berulang kali dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah masih lebih berfokus pada capaian administratif dibandingkan memastikan implementasi kebijakan lingkungan secara nyata.</p>



<p><br>“Saya khawatir dengan adanya bencana banjir yang selalu berulang, ini bisa jadi mengindikasikan bahwa kita hanya mengejar prestasi administrasi. Kepatuhan pada regulasi masih di atas kertas semata,” katanya.</p>



<p><br>Ia menjelaskan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi sebenarnya telah memiliki dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun dalam praktiknya, dokumen tersebut dinilai belum sepenuhnya menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan.</p>



<p><br>“Nampaknya KLHS belum menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan. Akibatnya daerah melampaui kapasitas ekologisnya dan memicu terjadinya banjir,” jelasnya.</p>



<p><br>Endro menilai lembaga penanggulangan bencana perlu mengubah paradigma dari sekadar pengendalian menjadi pencegahan berbasis ilmu pengetahuan.</p>



<p><br>Menurutnya, langkah preventif harus didukung data lingkungan yang akurat, mulai dari data meteorologi, curah hujan, debit sungai hingga kondisi tutupan hutan.</p>



<p><br>“Paradigma pencegahan bertumpu pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus menjadi ‘bintang penuntun’ pemerintah dalam mengambil keputusan,” ujarnya.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Ia mencontohkan data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), data debit sungai di dinas pekerjaan umum, serta data tutupan hutan dari dinas kehutanan yang seharusnya dapat diintegrasikan dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah daerah.</p>



<p><br>“Masalahnya selama ini data-data tersebut belum terhubung dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah, khususnya dalam mitigasi bencana,” katanya.</p>



<p><br>Lebih lanjut, Endro menegaskan bahwa persoalan banjir tidak semata-mata disebabkan oleh sistem drainase yang tidak mampu menampung air hujan.</p>



<p><br>Menurutnya, drainase yang meluap hanyalah gejala dari persoalan yang lebih besar, yakni berkurangnya daerah resapan air akibat perubahan fungsi lahan.</p>



<p><br>“Pertumbuhan kota menyebabkan banyak kawasan resapan air berubah peruntukan. Ini yang memicu limpasan air hujan semakin besar,” jelasnya.</p>



<p><br>Ia juga menyoroti kondisi perbukitan di sekitar Bandar Lampung yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kerusakan tutupan bukit akibat pemangkasan dan pembukaan lahan disebut turut memperparah risiko banjir.</p>



<p><br>“Kita melihat banyak bukit yang dipangkas dan menjadi gundul. Padahal kualitas tutupan perbukitan sangat berpengaruh terhadap limpasan air hujan,” ujarnya.</p>



<p><br>Meski mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam melakukan evakuasi dan penanganan korban, Endro menilai langkah tersebut masih bersifat reaktif.</p>



<p><br>“Respon pemerintah cukup baik dalam penanganan korban. Tetapi itu masih reaktif, seperti pemadam kebakaran. Penanganan dilakukan setelah kejadian,” katanya.</p>



<p><br>Sebagai langkah strategis, ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap kebijakan dan tata kelola lingkungan di daerah.</p>



<p><br>Audit tersebut, kata dia, perlu mengevaluasi apakah dokumen perencanaan pembangunan seperti RTRW dan RPJMD telah benar-benar mengacu pada KLHS serta memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan efektif.</p>



<p><br>“Banjir ini adalah teguran alam bahwa pemerintah harus melakukan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada ekologi dan ilmu pengetahuan,” tegasnya. (*)</p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andy Roby, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor…
Peringatan Hari Kartini 2026 harus dimaknai bukan sebagai agenda seremonial tahunan semata. Momentum ini harus…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini 2026 dengan melibatkan pelaku…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini, di Kantor DPD Partai,…
Lampung Selatan - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mewarnai momentum Hari Kartini dengan cara istimewa.…
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan rediscovery of…