<!--CusAds0-->
<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Bandar Lampung &#8211; Politisi senior PDI Perjuangan sekaligus kandidat doktor IPB University, Endro S. Yahman menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan instrumen terbaik untuk memastikan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. ​</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Menurut Endro, Pilkada langsung bukan sekadar mekanisme pemilihan, melainkan wujud nyata penempatan rakyat sebagai principal (pemberi mandat) utama demokrasi.​</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Endro menjelaskan bahwa keunggulan utama Pilkada langsung adalah terciptanya kontraktual elektoral antara kepala daerah dengan pemilihnya. </p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Hubungan ini memaksa pemimpin terpilih untuk senantiasa merawat kepercayaan publik melalui realisasi janji-janji kampanye.</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>​&#8221;Pilkada langsung memberi ruang keadilan. Kepala daerah terpilih memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh perwakilan,&#8221; ujar mantan anggota DPR RI tersebut.</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>​​Dalam kajian akademisnya, Endro menyoroti substansi demokrasi sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menggunakan teori kebijakan publik dari Ribot dan Peluso mengenai &#8220;bundle of rights and Access theory&#8221; untuk membedah bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola.</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>​Ia memaparkan lima hak kunci yang harus diakses oleh rakyat dalam sistem demokrasi yang sehat:</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>1. ​Access Rights: Hak menikmati layanan dan sumber daya publik.</p>



<p>2. ​Withdrawal Rights: Hak mengambil manfaat ekonomi (subsidi, izin usaha, dll).</p><!--CusAds0-->



<p>3. ​Management Rights: Hak mengatur kebijakan dan tata kelola.</p>



<p>4. ​Exclusion Rights: Hak menentukan partisipasi dalam pembangunan.</p>



<p>5. ​Alienation Rights: Hak pengelolaan aset atau konsesi sumber daya.​</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Endro menekankan bahwa dalam Pilkada langsung, rakyat memiliki kekuatan (power) yang lebih besar untuk mengawasi penggunaan hak-hak tersebut, terutama hak alienation agar tidak dimonopoli oleh segelintir elit atau oligarki.</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>​Membandingkan dua skema yang tengah diperdebatkan, Endro menilai Pilkada melalui DPRD berisiko menjauhkan rakyat dari hak pengawasannya. </p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Dalam sistem DPRD, mandat rakyat beralih menjadi mandat koalisi partai, sehingga kontrol sosial terhadap kebijakan publik menjadi lemah.</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>​&#8221;Jika melalui DPRD, rakyat hanya menjadi penonton yang harus menanggung beban sosial-ekonomi dari kebijakan kepala daerah yang tidak mereka pilih langsung. Ini adalah celah ketidakadilan,&#8221; ungkap politisi asal Lampung ini.​</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Sebaliknya, Pilkada langsung mendorong lahirnya pemimpin yang lebih sensitif terhadap isu kerakyatan, program pro-poor, dan peningkatan pelayanan publik. Ancaman tidak terpilih kembali pada periode berikutnya menjadi mekanisme kontrol alami bagi kepala daerah untuk tetap setia pada mandat rakyat.​</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>&#8220;Pilkada langsung adalah pilihan tepat untuk memastikan pelayanan publik yang merata dan kesejahteraan yang nyata. Di sinilah kedaulatan rakyat benar-benar ditegakkan,&#8221; tutup Endro dengan optimis. (*)</p>



<div style="height:42px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andy Roby, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor…
Peringatan Hari Kartini 2026 harus dimaknai bukan sebagai agenda seremonial tahunan semata. Momentum ini harus…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini 2026 dengan melibatkan pelaku…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini, di Kantor DPD Partai,…
Lampung Selatan - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mewarnai momentum Hari Kartini dengan cara istimewa.…
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan rediscovery of…