<!--CusAds0-->
<p><br><strong>Bandar Lampung – Permasalahan sengketa tanah antara warga masyarakat Pasir Gintung Bandar Lampung </strong>dengan PT KAI Drive IV Tanjung Karang telah sampai ke Komisi II DPR RI melalui Legislator Senayan putra Pringsewu, Ir. H.Endro.S.Yahman.</p>



<p><br>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir.H. Endro.S. Yahman, mengakatan, permasalahan sengketa antara warga Pasir Gintung dengan PT.KAI tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI dan sudah teragendakan pada Senin, (5/9/202). Komisi II mengundang RDPU/Audiensi warga masyarakat Pasir Gintung yang tergabung dalam FORMAPAS di ruang Rapat Komisi II DPR RI Senayan Jakarta.</p>



<p><br>&#8220;Untuk peserta dalam audensi yang akan digelar Senin ini, selain Forum Masyarakat Pasir Gintung, juga dari Kelompok masyarakat sadar tertib tanah Way Dadi (Way Dadi Baru Bandar Lampung) dan juga perwakilan masyarakat berkaitan tentang sengketa tanah dari provinsi di luar Lampung,&#8221; jelasnya.</p>



<p><br>Menurut Ir. H. Endro. S. Yahman yang akrab di panggil dengan mas Endro, mengatakan, Warga Pasir Gintung Bandar Lampung yang tergabung dalam FORMAPAS sudah lama berjuang, namun tidak ada titik temu di Provinsi Lampung, bahkan permasalahan makin meruncing.</p><!--CusAds0-->



<p><br>&#8220;Ya karena itu mereka mengadu kepada kami dan akan kami tindak lanjuti di Komisi II DPR RI,&#8221; katanya.</p>



<p><br>&#8220;Berkaitan Jalur kereta api kita ketahui, ada 2 model jaman Belanda, pertama, untuk angkutan manusia pekerja waktu itu, milik pemerintah Belanda (Jawatan) yang akhirnya dinasionalisai, sedangkan yang kedua milik VOC (Perusahaan Swasta Belanda) untuk angkutan hasil bumi, rempah-rempah, tambang dan lain-lain, ketika merdeka menjadi rampasan perang dan milik negara. Masalah ini banyak di Sumatera,&#8221; tambahnya.</p>



<p><br>Ia menambahkan, kasus Pasir Gintung ini perlu dilihat juga dari status Pasir Gintung, apabila milik negara harus ada bukti penyerahan aset ke PT Kereta Api/PJKA.</p>



<p><br>&#8220;Jadi kalau statusnya sudah jelas milik siapa, kalau memang milik negara ya kita lihat bukti penyerahan aset terkait,&#8221; tandasnya. (*)</p>



<p><br>Tonton Video PDI Perjuangan Lampung : <a href="https://youtu.be/oyG02-T0uic">RAPAT KERJA DAERAH III DPD PDI PERJUANGAN LAMPUNG | POLITIK LAMPUNG LEBIH BAIK DI 2024? PASTI!!</a></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube data-videoid="oyG02-T0uic" layout="responsive" width="1000" height="563"></amp-youtube>
</div></figure>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Lampung Tengah – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung membagikan 1.000…
Pesawaran – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Pesawaran menggelar…
Metro – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Metro membuka dapur umum dan membagikan…
Bandar Lampung - Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung hingga menimbulkan…
Pringsewu – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Andy Roby, menggelar kegiatan Sosialisasi…
Pringsewu - Dalam rangka memeriahkan dan mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah…