<!--CusAds0-->
<p><br><strong>Bandar Lampung – Permasalahan sengketa tanah antara warga masyarakat Pasir Gintung Bandar Lampung </strong>dengan PT KAI Drive IV Tanjung Karang telah sampai ke Komisi II DPR RI melalui Legislator Senayan putra Pringsewu, Ir. H.Endro.S.Yahman.</p>



<p><br>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir.H. Endro.S. Yahman, mengakatan, permasalahan sengketa antara warga Pasir Gintung dengan PT.KAI tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI dan sudah teragendakan pada Senin, (5/9/202). Komisi II mengundang RDPU/Audiensi warga masyarakat Pasir Gintung yang tergabung dalam FORMAPAS di ruang Rapat Komisi II DPR RI Senayan Jakarta.</p>



<p><br>&#8220;Untuk peserta dalam audensi yang akan digelar Senin ini, selain Forum Masyarakat Pasir Gintung, juga dari Kelompok masyarakat sadar tertib tanah Way Dadi (Way Dadi Baru Bandar Lampung) dan juga perwakilan masyarakat berkaitan tentang sengketa tanah dari provinsi di luar Lampung,&#8221; jelasnya.</p>



<p><br>Menurut Ir. H. Endro. S. Yahman yang akrab di panggil dengan mas Endro, mengatakan, Warga Pasir Gintung Bandar Lampung yang tergabung dalam FORMAPAS sudah lama berjuang, namun tidak ada titik temu di Provinsi Lampung, bahkan permasalahan makin meruncing.</p><!--CusAds0-->



<p><br>&#8220;Ya karena itu mereka mengadu kepada kami dan akan kami tindak lanjuti di Komisi II DPR RI,&#8221; katanya.</p>



<p><br>&#8220;Berkaitan Jalur kereta api kita ketahui, ada 2 model jaman Belanda, pertama, untuk angkutan manusia pekerja waktu itu, milik pemerintah Belanda (Jawatan) yang akhirnya dinasionalisai, sedangkan yang kedua milik VOC (Perusahaan Swasta Belanda) untuk angkutan hasil bumi, rempah-rempah, tambang dan lain-lain, ketika merdeka menjadi rampasan perang dan milik negara. Masalah ini banyak di Sumatera,&#8221; tambahnya.</p>



<p><br>Ia menambahkan, kasus Pasir Gintung ini perlu dilihat juga dari status Pasir Gintung, apabila milik negara harus ada bukti penyerahan aset ke PT Kereta Api/PJKA.</p>



<p><br>&#8220;Jadi kalau statusnya sudah jelas milik siapa, kalau memang milik negara ya kita lihat bukti penyerahan aset terkait,&#8221; tandasnya. (*)</p>



<p><br>Tonton Video PDI Perjuangan Lampung : <a href="https://youtu.be/oyG02-T0uic">RAPAT KERJA DAERAH III DPD PDI PERJUANGAN LAMPUNG | POLITIK LAMPUNG LEBIH BAIK DI 2024? PASTI!!</a></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube data-videoid="oyG02-T0uic" layout="responsive" width="1000" height="563"></amp-youtube>
</div></figure>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, merayakan ulang tahun ke-79 pada Jumat (23/1/2025) di Istana…
Mesuji – Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, DPC…
Lampung Selatan – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan,…
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan, bukan…
Bandar Lampung — Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru…
Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung secara resmi melepas kepulangan…