Categories: BeritaDaerahNasional

Hasil Sidak di Kepri, Sudin Pertanyakan KLHK terkait Perizinan Pabrik Ilegal Arang Mangrove

<&excl;--CusAds0-->&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>Jakarta &&num;8211&semi; Ketua Komisi IV DPR RI Sudin sampaikan temuan hasil inspeksi mendadak &lpar;Sidak&rpar; yang dilakukan Komisi IV DPR RI di Kepulauan Riau&period; Hasil Sidak tersebut terkait produk arang ilegal yang bahan bakunya dari kayu mangrove dan terdapat sebelas gudang arang yang beroperasi&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>Ia pun mempertanyakan mengenai perizinan yang diberikan KLHK terhadap aktivitas tersebut&period; Bahkan&comma; ia juga menyayangkan kebijakan tersebut&comma; setelah pemerintah membuat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tetapi di sisi lain tanaman mangrove-nya ditebang&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Beberapa waktu lalu pada saat rapat kerja saya pertanyakan&comma; adakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan izin untuk pembuatan arang dari kayu mangrove&quest; Jawabannya tidak pernah ada&period; Waktu itu saya masih ingat&comma; yang saya pertanyakan adalah masalah di Sumut&period; Ternyata&comma; kemarin kami menemui sebelas gudang arang yang pembuatannya dari hutan bakau&period; Saya mendapat laporan di Sumatera&comma; Kepri masih banyak gudang arang&comma;” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Eselon I KLHK dan jajarannya di Gedung Nusantara&comma; DPR RI&comma; Senayan&comma; Jakarta&comma; Senin &lpar;6&sol;2&sol;2023&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyayangkan adanya produksi arang berbahan baku kayu mangrove ini&period; Menurutnya hal ini jika dibiarkan akan terjadi penggundulan hutan mangrove&period; Selain itu&comma; ia juga mempersoalkan terkait perizinan pengiriman mangrove dari pabrik pembuat arang yang lolos dari KLHK&period; Dalam sidak tersebut juga ditemukan bukti surat izin nota angkutan yang menggunakan logo koperasi&period; Hal ini yang menjadi keraguan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Periklanan &lpar;PSDKP&rpar; atas keaslian Nota Angkutan atau surat keterangan hasil hutan yang dimiliki pabrik arang&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Apakah Kementerian Kehutanan pernah mengeluarkan izin&quest; Karena setahu saya&comma; info yang saya dapatkan&comma; ada keluar izin&period; Saya tanya sekali lagi apakah KLHK pernah mengeluarkan izin&quest; Dengan dalih apapun&comma; misalnya bicaranya yang ditebang sepuluh hektar nanti yang ditanam dua puluh hektar&period; Tadi untuk mencapai diameter segini saja ini membutuhkan waktu lima puluh tahun&period; Apakah keburu ditebang dan ditanam&quest;&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p><&excl;--CusAds0-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>Terkait dengan perizinan terhadap adanya pembuatan arang berbahan baku mangrove ini&comma; Sekretaris Jenderal KLHK Bambang hendroyono menyatakan temuan ini akan menjadi catatan&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>Sebelumnya juga telah ada arahan dari Ibu Menteri untuk mengevaluasi seluruh perizinan khususnya yang ada di hutan produksi yang berekosistem mangrove&period; Ia juga menyatakan KLHK telah mencabut perizinan kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tiga perusahaan swasta sejak tahun lalu saat Presiden Jokowi mengarahkan untuk mangrove menjadi perhatian&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>&OpenCurlyDoubleQuote;Untuk masyarakat &lpar;yang mendapat perizinan kegiatan pemanfaatan hutan yang ada di hutan produksi yang berekosistem mangrove&rpar; kami memang sedang melakukan evaluasi lanjutan oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan &lpar;PSKL&rpar; di seluruh ekosistem mangrove khususnya hutan produksi&comma; ini memang benar-benar akan kami evaluasi&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>&&num;8220&semi;Apalagi&comma; tadi ketika keluarnya kayu itu kami harus evaluasi dengan Ditjen Penegakan Hukum &lpar;Gakkum&rpar; menggunakan nota angkutan&period; Memang dalam sisi kebijakan ketentuan sahnya keluarnya kayu itu dengan nota angkutan&period; Tapi&comma; kami juga harus hati-hati ketika nota angkutan itu tidak legal atau dibuat oleh pelaku-pelaku di lapangan&period; Tapi&comma; paling tidak&comma; hulu-hilir ini kami jamin bahwa evaluasi perizinan yang harus kita lakukan terhadap seluruh pelaku usaha yang berbasis mangrove yang punya legalitas pasti kami hentikan&comma; dan kami evaluasi berhenti&comma;” tambahnya&period; &lpar;&ast;&rpar;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>Tonton Video PDI Perjuangan Lampung &colon; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;youtu&period;be&sol;k45YSNmdh24" title&equals;"DPD PDI Perjuangan Lampung Tanam 500 Bibit Pohon di Batu Tegi Tanggamus">DPD PDI Perjuangan Lampung Tanam 500 Bibit Pohon di Batu Tegi Tanggamus<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class&equals;"wp-block-embed&lowbar;&lowbar;wrapper">&NewLine;<amp-youtube data-videoid&equals;"k45YSNmdh24" layout&equals;"responsive" width&equals;"1000" height&equals;"563"><&sol;amp-youtube>&NewLine;<&sol;div><&sol;figure>&NewLine;<&excl;--CusAds0-->&NewLine;<div style&equals;"font-size&colon; 0px&semi; height&colon; 0px&semi; line-height&colon; 0px&semi; margin&colon; 0&semi; padding&colon; 0&semi; clear&colon; both&semi;"><&sol;div>

Ragilia Nofantina

Lahir pada 24 November 1997, di Jagabaya Bandar Lampung. Senang mengikuti organisasi yang bersosialiasi dengan banyak orang. Lulusan sarjana ekonomi namun sedang menjalani dan menekuni dunia jurnalistik.

Recent Posts

DPC PDI Perjuangan Kota Metro Buka Dapur Umum dan Bagikan Ratusan Paket Lebaran

Metro – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Metro membuka dapur umum dan membagikan…

22 jam ago

Endro S Yahman Soroti Banjir Berulang di Bandar Lampung, Sebut Tata Kelola Lingkungan Bermasalah

Bandar Lampung - Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung hingga menimbulkan…

22 jam ago

Andy Roby Sosialisasikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Pekon Sukamulya

Pringsewu – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Andy Roby, menggelar kegiatan Sosialisasi…

2 hari ago

Ramadan Penuh Berkah, DPD PDI Perjuangan Lampung Berbagi 200 Paket Takjil di Pringsewu

Pringsewu - Dalam rangka memeriahkan dan mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah…

4 hari ago

Ziarah ke Makam KH Ghalib Pringsewu, DPD PDI Perjuangan Lampung Kenang Perjuangan Ulama Pejuang

Pringsewu – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung menggelar ziarah ke makam KH. Ghalib…

4 hari ago

DPD PDI Perjuangan Lampung Peringati Nuzulul Quran dengan Aksi Sosial dan Berbagi Takjil

Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Nuzulul Quran di…

6 hari ago