<!--CusAds0-->
<p><br>Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menyoroti lambannya proses penerbitan sertifikat lahan milik warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang.</p>



<p><br>Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung yang digelar pada Jumat (11/7/2025). Condrowati mengungkapkan, persoalan ini telah berlangsung sejak tahun 2017, namun hingga kini penyelesaiannya masih sangat minim.</p>



<p><br>&#8220;Sejak dimulai tahun 2017, hingga sekarang baru sekitar 10 hingga 20 persen yang rampung. Padahal dulu dijanjikan akan selesai dalam waktu satu tahun,&#8221; tegasnya.</p>



<p><br>Ia menjelaskan, keterlambatan penerbitan sertifikat menyangkut hak masyarakat atas lahan sisa milik mereka yang tidak masuk dalam pembebasan proyek tol.</p><!--CusAds0-->



<p><br>&#8220;Misalnya warga punya dua hektare lahan, lalu setengah hektare digunakan untuk jalan tol. Maka sisa satu setengah hektare itu seharusnya dibuatkan sertifikat baru. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,&#8221; ujarnya.</p>



<p><br>Wilayah terdampak, lanjut Condrowati, mencakup area cukup luas dari Terbanggi hingga Simpang Pematang. Ia menyebut jumlah warga yang belum memperoleh kepastian hak atas tanahnya mencapai ribuan orang.</p>



<p><br>Condrowati pun meminta Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk segera memanggil seluruh pihak terkait—termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengelola tol—untuk duduk bersama mencari solusi konkret.</p>



<p><br>&#8220;Kami minta Pemprov Lampung ikut memfasilitasi penyelesaian ini. Jangan sampai hak masyarakat terus terkatung-katung tanpa kepastian hukum,&#8221; tutupnya. (*)</p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Lampung Selatan – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan,…
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan, bukan…
Bandar Lampung — Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru…
Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung secara resmi melepas kepulangan…
Bandar Lampung – Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) tingkat kecamatan, Dewan Pimpinan Cabang…
Bandar Lampung - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di tingkat kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah…