<!--CusAds0-->
<p><br><strong>Jakarta &#8211; Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan)</strong>. Ia menuding data tersebut bohong atau palsu karena harga beras saat ini masih terus naik.</p>



<p><br>Hal itu Sudin tanyakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara/Holding Pangan/ID FOOD, di Gedung DPR RI, Selasa, (31/1/2023).</p>



<p><br>&#8220;Saya tanya, berarti yang dibilang (Kementan) surplus itu bohong dong?&#8221; tanya Sudin.</p>



<p><br>Menanggapi pertanyaan itu, Arief mengungkapkan Indonesia sebetulnya telah mengalami defisit produksi beras. &#8220;Dalam enam bukan terakhir defisit,&#8221; ucap Arief.</p>



<p><br>Arief mengungkapkan harga beras saat ini memang tidak dalam keadaan normal. Bapanas mencatat harga gabah kering panen atau GKP naik menjadi Rp 6.000 per kilogram. Harga beras medium dan premium pun, kata dia, terpantau naik di luat kebiasaan.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Menurutnya, harga beras mahal lantaran ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan dan jumlah permintaan.</p>



<p><br>Sebelumnya, Kementan mengklaim jumlah stok beras pada 2022 adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan hasil panen petani lokal masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p>



<p><br>Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian mengaku telah melakukan validasi soal stok dan harga beras domestik di lapangan.</p>



<p><br>Kemudian Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab menyebut luas panen padi tahun 2022 mencapai 10,61 juta hektare dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar. Data tersebut, kata Ismail, merujuk pada prognosa Krangka Sempel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS).</p>



<p><br>Ismail mengklaim seluruh data itu didapatkan merupakan hasil survei Kementan bersama BPS dan Bapanas. Ia menilai data itu valid karena telah dievaluasi oleh para pakar statistik sebelum dipublikasikan kepada publik. (*)</p>



<p><br></p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andy Roby, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor…
Peringatan Hari Kartini 2026 harus dimaknai bukan sebagai agenda seremonial tahunan semata. Momentum ini harus…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini 2026 dengan melibatkan pelaku…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini, di Kantor DPD Partai,…
Lampung Selatan - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mewarnai momentum Hari Kartini dengan cara istimewa.…
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan rediscovery of…