<!--CusAds0-->
<p><br>Bandar Lampung &#8211; Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.</p>



<p><br>Menurut Condro, secara konsep MBG merupakan program yang sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tanpa pengawasan serius, potensi penyimpangan, termasuk korupsi, bisa terjadi.</p>



<p><br>“MBG itu program bagus, tapi harus kita kawal bareng-bareng. Tugas DPRD kan pengawasan. Misalnya harga per porsi Rp15 ribu, sudah ada rinciannya sekian ribu untuk lauk, sekian ribu untuk yang lain. Itu harus benar-benar sesuai,” ujar Condro, Senin (2/2/2026).</p>



<p><br>Ia mencontohkan, porsi lauk ikan yang seharusnya bernilai Rp4 ribu dengan berat sekitar 50 gram tidak boleh dikurangi.</p>



<p><br>“Jangan ikan yang harusnya tiga jari jadi dua jari. Itu nggak pas. Di situ sudah ada nilai korupsi,” tegasnya.</p>



<p><br>Selain soal porsi dan anggaran, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti persoalan limbah dapur MBG yang dinilainya belum dikelola secara optimal. Ia menilai pengelolaan limbah harus dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan gangguan bagi masyarakat.</p>



<p><br>“Masalah limbah ini penting. Saya di rumah tangga saja bikin sumur resapan sendiri supaya tidak bau dan tidak ganggu tetangga. MBG harusnya jauh lebih serius,” katanya.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Condro mengungkapkan adanya laporan pembuangan limbah salah satu dapur MBG ke saluran drainase. Meski telah dimediasi, persoalan tersebut disebut belum sepenuhnya tuntas.</p>



<p><br>“Jangan cuma satu dapur yang diperiksa. Semua harus diperiksa supaya adil,” ujarnya.</p>



<p><br>Ia juga menyinggung kasus di Tiyuh Kagungan Ratu, Kabupaten Tulangbawang Barat, yang sempat memicu polemik hingga Ketua Komisi I DPRD turun langsung ke lapangan. Selain limbah, Budhi meminta agar persoalan perizinan dapur MBG yang belum rampung turut ditertibkan.</p>



<p><br>“Kalau izin belum selesai, itu juga harus dibereskan. Intinya MBG harus berjalan sesuai SOP,” tandasnya.</p>



<p><br>Dalam kesempatan itu, Condro turut menyoroti program Pupuk Organik Cair (POC) yang digagas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menilai program tersebut sangat strategis dan bermanfaat bagi ketahanan pangan.</p>



<p><br>“Sudah ada sekitar 500 desa yang ikut program POC. Satu desa saja bisa 300 hektare sawah. POC ini bisa dipakai bukan cuma untuk padi, tapi juga palawija, jagung, cabai, dan lainnya,” jelasnya.</p>



<p><br>Menurutnya, jika limbah MBG diintegrasikan dengan program POC maka akan memberikan manfaat yang maksimal</p>



<p><br>“Limbah dapur itu sebenarnya bisa diolah jadi pupuk cair. Saya di rumah juga begitu. Harusnya limbah MBG dibuat seperti itu, bukan dibuang ke irigasi atau drainase,” pungkasnya.</p>



<p><br>Ia mengingatkan, meski limbah terlihat tidak berbau dalam jangka pendek, dampak lingkungan akan muncul jika tidak dikelola dengan benar. (*)</p>



<p></p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Metro – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Winarti, resmi membuka kegiatan…
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-53, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI…
Bandar Lampung — Tim relawan kemanusiaan yang diterjunkan untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera,…
Lampung Selatan — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung membagikan bibit tanaman dalam…
Lampung Selatan — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Anak…
Lampung Selatan — Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Winarti, secara resmi membuka Musyawarah Anak…