<!--CusAds0-->
<p><br>PDI Perjuangan masih mengkaji sikap partai terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta.</p>



<p><br>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya belum mengambil keputusan final. Seluruh usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan dihimpun dan dibacakan pada penutupan Rakernas sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi partai.</p>



<p><br>“Kami akan mendengarkan seluruh usulan dari DPD. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu. Itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” ujar Hasto saat jumpa pers di sela-sela Rakernas.</p>



<p><br>Menurut Hasto, pelibatan seluruh kader dalam proses pengambilan sikap merupakan bagian dari upaya membudayakan demokrasi internal yang sehat. Setelah seluruh pandangan tertampung, sikap resmi partai akan diumumkan kepada publik pada akhir Rakernas.</p>



<p><br>“Seluruh pencermatan dan masukan dari peserta Rakernas akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi,” tambahnya.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Sementara itu, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut 67,1 persen pemilih Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 menyatakan tidak setuju atau kurang setuju dengan pilkada tidak langsung.</p>



<p><br>“Sebanyak 29,9 persen menyatakan setuju, sementara sekitar tiga persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Ardian.</p>



<p><br>Penolakan juga datang dari pemilih kandidat presiden lainnya. Sebanyak 60,9 persen pemilih Anies Baswedan dan 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo menyatakan menolak pilkada melalui DPRD.</p>



<p><br>“Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” ujar Ardian.</p>



<p><br>Ia menjelaskan, penolakan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman pemilih yang sejak 2005 terbiasa dengan pemilihan langsung. Bahkan, sebagian pemilih aktif saat ini belum pernah merasakan sistem pemilihan kepala daerah melalui lembaga perwakilan.</p>



<p><br>“Publik menganggap pemilihan langsung sebagai cara yang paling wajar dan demokratis untuk memilih kepala daerah, bukan melalui lobi-lobi elite,” katanya.</p>



<p><br>Survei LSI Denny JA dilakukan pada 19–20 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden menggunakan metode multi-stage random sampling dengan teknik wawancara tatap muka. Jumlah responden tersebut dinilai mewakili kondisi masyarakat Indonesia secara nasional. (*)</p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andy Roby, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor…
Peringatan Hari Kartini 2026 harus dimaknai bukan sebagai agenda seremonial tahunan semata. Momentum ini harus…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini 2026 dengan melibatkan pelaku…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini, di Kantor DPD Partai,…
Lampung Selatan - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mewarnai momentum Hari Kartini dengan cara istimewa.…
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan rediscovery of…