<!--CusAds0-->
<p class="wp-block-paragraph"><br><strong>Bandar Lampung</strong> – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan, Kostiana, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran pembangunan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Pernyataan itu disampaikan Kostiana setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja Bapenda dalam rapat paripurna DPRD. Menurutnya, rekomendasi tersebut bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan semakin sehat dan mampu mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Kostiana menegaskan bahwa rekomendasi Banggar akan menjadi salah satu acuan dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2027. Ia menilai penguatan sektor pendapatan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>&#8220;Bapenda harus mampu mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergali. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat,&#8221; ujar Kostiana.</p><!--CusAds0-->



<p class="wp-block-paragraph"><br>Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah agar alokasi anggaran tidak hanya terserap untuk belanja rutin, tetapi juga lebih banyak diarahkan pada program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Dalam rekomendasinya, Banggar DPRD Lampung meminta Bapenda mempercepat penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) melalui penerbitan Keputusan Gubernur terhadap 114 jenis alat berat. Selain itu, Bapenda juga didorong mempercepat pendataan dan verifikasi terhadap 207 unit alat berat milik 29 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Rekomendasi lainnya mencakup optimalisasi penerimaan retribusi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui evaluasi strategi pengelolaan aset dan kerja sama pemanfaatannya. Banggar juga meminta adanya penguatan sinergi penerimaan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bersama pemerintah kabupaten/kota melalui koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), percepatan pendataan objek pajak, penyesuaian tarif, serta penerapan mekanisme <em>split payment</em> guna meningkatkan penerimaan daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>DPRD Provinsi Lampung berharap seluruh rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Bapenda sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat, pembangunan dapat berjalan lebih optimal, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.</p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Lampung Selatan - DPD PDI Perjuangan Lampung memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi…
Bandar Lampung — DPD PDI Perjuangan Lampung membagikan masker gratis kepada para pengendara di Jalan…
METRO – Di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi dampak sebaran abu vulkanik dan kemarau panjang,…
Pringsewu – Sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mendapat perhatian dari sejumlah…
Pesawaran — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan membagikan masker gratis…
Bandar Lampung – Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung yang juga…