<!--CusAds0-->
<p><br><strong>Bandar Lampung – Permasalahan sengketa tanah antara warga masyarakat Pasir Gintung Bandar Lampung </strong>dengan PT KAI Drive IV Tanjung Karang telah sampai ke Komisi II DPR RI melalui Legislator Senayan putra Pringsewu, Ir. H.Endro.S.Yahman.</p>



<p><br>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir.H. Endro.S. Yahman, mengakatan, permasalahan sengketa antara warga Pasir Gintung dengan PT.KAI tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI dan sudah teragendakan pada Senin, (5/9/202). Komisi II mengundang RDPU/Audiensi warga masyarakat Pasir Gintung yang tergabung dalam FORMAPAS di ruang Rapat Komisi II DPR RI Senayan Jakarta.</p>



<p><br>&#8220;Untuk peserta dalam audensi yang akan digelar Senin ini, selain Forum Masyarakat Pasir Gintung, juga dari Kelompok masyarakat sadar tertib tanah Way Dadi (Way Dadi Baru Bandar Lampung) dan juga perwakilan masyarakat berkaitan tentang sengketa tanah dari provinsi di luar Lampung,&#8221; jelasnya.</p>



<p><br>Menurut Ir. H. Endro. S. Yahman yang akrab di panggil dengan mas Endro, mengatakan, Warga Pasir Gintung Bandar Lampung yang tergabung dalam FORMAPAS sudah lama berjuang, namun tidak ada titik temu di Provinsi Lampung, bahkan permasalahan makin meruncing.</p><!--CusAds0-->



<p><br>&#8220;Ya karena itu mereka mengadu kepada kami dan akan kami tindak lanjuti di Komisi II DPR RI,&#8221; katanya.</p>



<p><br>&#8220;Berkaitan Jalur kereta api kita ketahui, ada 2 model jaman Belanda, pertama, untuk angkutan manusia pekerja waktu itu, milik pemerintah Belanda (Jawatan) yang akhirnya dinasionalisai, sedangkan yang kedua milik VOC (Perusahaan Swasta Belanda) untuk angkutan hasil bumi, rempah-rempah, tambang dan lain-lain, ketika merdeka menjadi rampasan perang dan milik negara. Masalah ini banyak di Sumatera,&#8221; tambahnya.</p>



<p><br>Ia menambahkan, kasus Pasir Gintung ini perlu dilihat juga dari status Pasir Gintung, apabila milik negara harus ada bukti penyerahan aset ke PT Kereta Api/PJKA.</p>



<p><br>&#8220;Jadi kalau statusnya sudah jelas milik siapa, kalau memang milik negara ya kita lihat bukti penyerahan aset terkait,&#8221; tandasnya. (*)</p>



<p><br>Tonton Video PDI Perjuangan Lampung : <a href="https://youtu.be/oyG02-T0uic">RAPAT KERJA DAERAH III DPD PDI PERJUANGAN LAMPUNG | POLITIK LAMPUNG LEBIH BAIK DI 2024? PASTI!!</a></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube data-videoid="oyG02-T0uic" layout="responsive" width="1000" height="563"></amp-youtube>
</div></figure>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pringsewu – Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kembali dilaksanakan sebagai bagian dari…
Pesawaran – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran menggelar kegiatan doa bersama sebagai…
Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan penanaman…
Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andy Roby, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor…
Peringatan Hari Kartini 2026 harus dimaknai bukan sebagai agenda seremonial tahunan semata. Momentum ini harus…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini 2026 dengan melibatkan pelaku…