Bandar Lampung – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung meminta Pemprov Lampung agar lebih bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Kostiana menjelaskan, sepakat dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 7,412 triliun tersebut. Namun peningkatan potensi PAD tentunya bisa membuat kemandirian daerah.
Karena idealnya sumber PAD harus mampu menyumbangkan sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan.
“Karenanya, Pemerintah Provinsi agar terus bekerja keras menggali potensi pendapatan baru untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, dan tentunya langkah-langkah strategis yang diambil harus memperhatikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya di lingkungan DPRD Lampung, Selasa, (25/10/2022).
Pada kesempatan itu, dia juga meminta pemprov meningkatkan sinergitas dengan DPRD setempat guna mengoptimalkan pembangunan daerah.
Kostiana menilai, seyogianya Pemprov Lampung tidak bergerak sendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran.
Tidak hanya sebatas mengenai pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) saja, akan tetapi juga mengenai pembangunan lainnya.
Kostiana menjelaskan, sepakat dengan semua program pemprov yang mengedepankan kepentingan rakyat.
“Pada dasarnya kita sepakat dengan program pembangunan pemprov yang mengedepankan kepentingan rakyat. Dan tentunya kita juga sepakat agar melakukan penguatan ekonomi yang Inklusif untuk meningkatkan daya saing daerah,” kata dia.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami menambahkan, ada beberapa catatan yang diungkapkan dalam rapat aripurna DPRD Lampung dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi.
Salah satunya mengenai strategi kelanjutan ke depannya setelah gagalnya pinjaman pemprov ke PT SMI senilai Rp 569 miliar.
“Tentu kita pertanyakan mengapa gagal? Strategi pemerintah selanjutnya bagaimana? Yang kita apresiasi juga banyak. Seperti penekanan kepada anggaran kesehatan minimal 10 persen dan pendidikan 20 persen,” kata dia.
Dilanjutkan, ada beberapa kegelisahan Fraksi PDI Perjuangan diantaranya mengenai regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menyangkut nasib seluruh pegawai kontrak yang dimiliki oleh Provinsi Lampung.
“Kami membutuhkan sikap tegas dari provinsi bagaimana tindakan dan arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kondisi ini. Kemudian mengenai gagal ginjal akut, tentu kami meminta Dinas Kesehatan bisa bertindak secara aktiv melakukan pencegahan. Agar tidak terjadi di wilayah provinsi Lampung,” imbuhnya. (*)