<!--CusAds0-->
<p><br><strong>Bandar Lampung</strong> – Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), arus mobilitas masyarakat diprediksi meningkat signifikan. Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah jalur penyeberangan Merak–Bakauheni yang hampir setiap tahun mengalami kemacetan panjang dan penumpukan kendaraan.</p>



<p><br>Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, BMKG, serta Basarnas/BNPP, Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri menilai perlunya langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik tersebut.</p>



<p><br>Menurutnya, salah satu solusi paling efektif adalah mengoptimalkan penggunaan kapal berkapasitas besar dan menghentikan sementara operasional kapal-kapal kecil pada saat puncak arus liburan.</p>



<p><br>“Kita kira untuk mengatasi kemacetan setiap tahun baru Natal dan Lebaran sebenarnya yang harus disiapkan adalah kapal besar. Jadi berhentikan dulu kapal kecil-kecil itu. Saya kira kalau kapal-kapal besar selesailah urusan macet-macet di Merak–Bakauheni. Saya ini kan penggunanya, Pak,” ujar Mukhlis dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).</p>



<p><br>Mukhlis menilai, penggunaan kapal berkapasitas besar akan mampu mengurangi antrean kendaraan secara signifikan. Dengan daya angkut yang lebih tinggi, waktu tunggu penyeberangan dapat dipersingkat sehingga arus mobilitas di dua pintu utama penghubung Jawa–Sumatra menjadi lebih lancar.</p>



<p><br>Selain solusi jangka pendek, legislator dari Dapil Lampung I itu juga kembali mengangkat gagasan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai persoalan konektivitas nasional.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Gagasan JSS yang telah muncul sejak era Presiden Soekarno dan kembali dibahas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai layak untuk dihidupkan kembali dan dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).</p>



<p><br>“Ini program jangka panjang dan sudah pernah direncanakan sejak zaman Presiden Soekarno dan terakhir di era Pak SBY. Masalah JSS ini bagaimana supaya dimunculkan kembali dan menjadi prioritas dalam PSN. Saya kira ini yang bisa mengatasi bagaimana menyambungkan Sumatra dan Jawa,” jelasnya.</p>



<p><br>Tak hanya soal penyeberangan, Mukhlis juga menyoroti tingginya tarif tol di Provinsi Lampung yang dinilainya memberatkan masyarakat dan berdampak pada distribusi logistik. Ia menyebut kenaikan tarif tol yang mencapai Rp500 per kilometer, dari Rp1.300 menjadi Rp1.800 per kilometer, sebagai yang termahal di Indonesia.</p>



<p><br>“Masalah tol Lampung ini termahal di Indonesia. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, naik Rp500 per kilometer. Sekarang tol jadi sepi. Mohon ini ditinjau,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.</p>



<p><br>Mukhlis menekankan bahwa kelancaran mobilitas Jawa–Sumatra, khususnya melalui Lampung sebagai pintu gerbang utama, harus menjadi prioritas pemerintah. Pelabuhan Bakauheni memiliki peran vital dalam menjaga konektivitas nasional, terutama saat momentum libur panjang.</p>



<p><strong><br>Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi layanan penyeberangan, evaluasi tarif tol, serta terobosan infrastruktur jangka panjang seperti Jembatan Selat Sunda guna menjamin sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.</strong></p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pringsewu – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Andy Roby, menggelar kegiatan Sosialisasi…
Pringsewu - Dalam rangka memeriahkan dan mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah…
Pringsewu – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung menggelar ziarah ke makam KH. Ghalib…
Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Nuzulul Quran di…
Bandar Lampung – Menjelang kegiatan buka puasa bersama di bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah…
Bandar Lampung – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, DPD PDI Perjuangan Lampung…