Bandar Lampung – Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto meminta, kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung agar edukasi tentang inovasi SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, dan Pakai) QRIS PUSAKA (Produk Unggul, Sehat, Berkualitas dan Aman) dilakukan secara konsisten.
Ungkapan itu disampaikan Itet saat, menghadiri acara sosialisasi inovasi SIAP QRIS PUSAKA, yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel, Kamis (27/10/2022).
Itet berharap, BBPOM tidak hanya sekedar mengenalkan inovasi baru tersebut, tetapi melakukan komunikasi, informasi dan edukasi.
“Terkait edukasi kan tidak gampang, perlu diterjemahkan, jadi harus dilakukan secara konsisten. Tolong tentang edukasi sehat dan aman itu sampai berkali-kali disebutkan,” ujar Itet.
Termasuk tentang produk unggul, menurutnya, BBPOM harus menjelaskan secara rinci kepada pelaku UMKM apa saja syarat produk yang disebut unggulan tersebut sehingga bisa mencapai berkeadilan sosial.
“Kalau kita memang zaman inovasi yang namanya inovasi harus cepat, tepat, akurat. Tapi sinyal kita di desa sulit, jadi perlu ditentukan target kapan (program SIAP QRIS PUSAKA) sampai ke desa-desa. Semua hanya bisa dijalankan ketika kita bergotong royong,” ucapnya.
Plt. Kepala BBPOM Bandar Lampung Zamroni mengatakan, untuk penerapan di daerah-daerah tentunya tergantung dari kesiapan masyarakat.
“Banyak masyarakat di kampung yang belum mengenal QRIS, setelah tersosialisasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan ritel sudah menggunakan QRIS, maka nanti kami akan bersama dengan pemda dan BI untuk melakukan stikerisasi SIAP QRIS PUSAKA sebagai komitmen pelaku usaha,” kata Zamroni.
Zamroni mengungkapkan, program SIAP QRIS PUSAKA baru saja dilaunching dan tahap awal akan diterapkan di Taman UMKM Bung Karno.
“Untuk target semua ritel di Bandar Lampung punya keinginan sendiri untuk menjamin PUSAKA,” tuturnya.
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan, akan membantu semaksimal mungkin program yang dimiliki BBPOM demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berupaya semaksimal mungkin bagi pegiat UMKM, apa lagi kami memberikan pinjaman tanpa bunga Rp25 juta sampai Rp50 juta. Tujuh persen bunganya pemerintah yang bayar,” jelas Eva. (*)