<!--CusAds0-->
<p></p>



<p><br><strong>Pesisir Barat &#8211; DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Pesisir Barat Lampung</strong> pertanyakan surat yang dikeluarkan Pemkab Pesisir Barat tentang permintaan data untuk Sekretariat PPS.</p>



<p><br>Pemkab Pesisir Barat Lampung minta data Sekretariat PPS kepada para Camat dan Peratin (kepala desa).</p>



<p><br>PDI Perjuangan Pesisir Barat Lampung menilai penentuan PPS adalah hak penyelenggara seperti KPU dan jajarannya.</p>



<p><br>Dalam surat yang dikeluarkan oleh Pemkab Pesisir Barat tertanggal 6 Januari 2023 itu mengintruksikan agar Peratin (Kepala desa) menetapkan 1 Sekretaris PPS dan 2 orang sebagai staf sekretariat PPS.</p>



<p><br>Selain itu, dalam surat tersebut juga menyebutkan agar keputusan Peratin itu selambat lambanya disampaikan tanggal 13 Januari yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Barat.</p>



<p><br>Ketua DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat, Pieter menilai, perekrutan Sekretariat PPS itu terlalu prematur dan tidak sesuai regulasi.</p>



<p><br>&#8220;Kalau perekrutan sekret PPS ini dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah menyimpang dari aturan yang ada,&#8221; ungkapnya, Sabtu (14/1/2023).</p>



<p><br>Sebab kata dia, perekrutan sekretariat PPS tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak penyelenggara. Mulai dari KPU hingga tinggat bawah yakni Pantia Pemungutan Suara.</p>



<p><br>&#8220;Kalau ini sampai terjadi artinya ini sudah tidak sehat lagi dan harus kita pertanyakan,&#8221; ucapnya.</p>



<p><br>Terlebih saat ini lanjutnya, anggota PPS di masing-masing pekon belum terbentuk dan masih dalam tahap perekrutan.</p>



<p><br>Berbicara regulasi seharusnya anggota PPS dilantik terlebih dahulu setelah itu baru pembentukan sekretariatnya.</p>



<p><br>&#8220;Ini pengumuman hasil tes tertulis saja belum, tes wawancara belum, kan lucu kok sudah masuk tahapan perekrutan sekretariat PPS,&#8221; imbuhnya.</p>



<p><br>&#8220;Masing-masing tahapan ada makanisme dan aturannya dan ini kewenangan KPU bukan pemkab,&#8221; sambungnya.</p><!--CusAds0-->



<p><br>Lanjutnya, mengacu pada aturan mekanisme yang ada pembentukan sekretariat PPS tersebut diusulkan oleh PPS terpilih melalui PPK.</p>



<p><br>Kemudian, usulan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten atau Kota paling banyak empat orang.</p>



<p><br>Baru setelah itu KPU menyampaikan usulan nama calon sekretariat PPS kepada Peratin.</p>



<p><br>Lalu, Peratin menetapkan sekretariat PPS itu atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten.</p>



<p><br>Setelah itu KPU Kabupeten atau Kota menetapkan sekretariat PPS itu atas dasar keputusan Peratin tersebut.</p>



<p><br>&#8220;Kami DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat menolak dan mempertanyakan surat dari Pemkab Pesisir Barat itu karena tidak sesuai regulasi,&#8221; tegasnya.</p>



<p><br>Sementara itu Asisten III Pemkab Pesisir, Jon Edwar mengatakan, surat yang dikeluarkan oleh pihaknya tersebut berdasarkan surat permohonan dari KPU setempat.</p>



<p><br>&#8220;Untuk jadwal dan perekrutan memang benar kewenangan KPU bukan pemda,&#8221; kata dia.</p>



<p><br>Kewenagan pemda itu kata Jon Edwar, menyampaikan apa yang diminta oleh KPU Pesisir Barat.</p>



<p><br>Saya memiliki pandangan begini surat itu tetap menggunakan tahapan tetapi dikeluarkan satu paket.</p>



<p><br>&#8220;Mungkin dalam rangka percepatan proses layanan, tapi subtansinya tidak mungkin sekretariat dibentuk sebelum PPS terbentuk,&#8221; jelasnya.</p>



<p><br>&#8220;Kan bisa saja PPS dilantik pukul 10.00 pagi kemudian sekretariatnya dilantik pukul 16.00 sore,&#8221; sambungnya.</p>



<p><br>&#8220;Surat yang kita keluarkan itu berdasarkan surat permintaan dari KPU Pesisir Barat perihal dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan pemyelenggaraan Pemilu 2024,&#8221; tutupnya. (*)</p>



<p><br>Tonton Video PDI Perjuangan Lampung : <a href="https://youtu.be/enITvbQj6cE">https://youtu.be/enITvbQj6cE</a></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<amp-youtube data-videoid="enITvbQj6cE" layout="responsive" width="1000" height="563"></amp-youtube>
</div></figure>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andy Roby, menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor…
Peringatan Hari Kartini 2026 harus dimaknai bukan sebagai agenda seremonial tahunan semata. Momentum ini harus…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini 2026 dengan melibatkan pelaku…
Bandar Lampung - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati Hari Kartini, di Kantor DPD Partai,…
Lampung Selatan - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mewarnai momentum Hari Kartini dengan cara istimewa.…
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan rediscovery of…